DUMAI, RADARRECLASSEERING.com – Kelangkaan atau sulitnya mendapatkan solar subsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Dumai kembali menjadi perhatian. Berdasarkan pemantauan langsung di lapangan, terlihat antrean panjang kendaraan, khususnya truk-truk berukuran besar, yang mengular untuk mendapatkan bahan bakar jenis solar subsidi.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan publik mengenai ketersediaan stok, mekanisme penyaluran, serta pengawasan distribusi solar subsidi di wilayah Kota Dumai.
Persoalannya bukan semata-mata mengenai panjangnya antrean, tetapi juga menyangkut bagaimana sistem distribusi dan pengawasan dilakukan agar solar subsidi yang merupakan BBM yang mendapat dukungan negara tersebut benar-benar sampai kepada masyarakat dan sektor yang memang berhak menerimanya.
Atas kondisi ini, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, khususnya Fuel Terminal/Integrated Terminal dan pihak terkait di wilayah Dumai, perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Beberapa pertanyaan penting yang patut dijawab antara lain:
1. Apakah antrean panjang solar subsidi di sejumlah SPBU Dumai disebabkan oleh keterbatasan atau kelangkaan stok?
2. Berapa kuota dan realisasi penyaluran solar subsidi untuk SPBU-SPBU di Kota Dumai?
3. Siapa pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pendistribusian solar subsidi dari titik penyaluran hingga ke SPBU?
4. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap kendaraan, khususnya truk-truk besar, yang melakukan pengisian solar subsidi?
5. Apakah terdapat pembatasan pasokan, keterlambatan distribusi, atau perubahan pola penyaluran yang menyebabkan antrean menjadi panjang?
6. Apakah seluruh SPBU di Dumai menerima pasokan sesuai kuota dan jadwal yang telah ditetapkan?
7. Apakah Pertamina menemukan adanya indikasi penyalahgunaan, pembelian berulang, penimbunan, atau praktik lain yang dapat mempengaruhi ketersediaan solar subsidi?
8. Jika tidak terjadi kelangkaan, apa yang menyebabkan antrean kendaraan begitu panjang dan terjadi berulang di sejumlah SPBU?
Pertanyaan tersebut penting dijawab secara terukur dan berbasis data, bukan sekadar pernyataan bahwa stok tersedia.
Masyarakat tentu berharap adanya transparansi mengenai berapa pasokan yang masuk, berapa kuota yang tersedia, berapa yang telah disalurkan, serta bagaimana pengawasannya.
Sebab, apabila stok sebenarnya mencukupi tetapi antrean tetap terjadi secara ekstrem, tentu harus ada evaluasi terhadap sistem distribusi dan pengawasannya. Sebaliknya, apabila memang terjadi keterbatasan pasokan, masyarakat juga berhak mendapatkan penjelasan mengenai penyebab dan langkah konkret yang dilakukan untuk mengatasinya.
Antrean panjang bukan dengan sendirinya membuktikan adanya kelangkaan maupun penyimpangan. Namun, kondisi tersebut merupakan indikator yang patut diklarifikasi dan dievaluasi secara terbuka.
Karena itu, pihak Pertamina diharapkan dapat memberikan penjelasan secara transparan agar masyarakat Dumai tidak bertanya-tanya: apakah solar subsidi benar-benar mengalami kelangkaan, terjadi ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan, atau terdapat persoalan lain dalam rantai distribusinya?
Publik menunggu jawaban berdasarkan data dan fakta, bukan asumsi.
Transparansi distribusi BBM subsidi merupakan bagian penting dari upaya memastikan subsidi negara tepat sasaran dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
(EY)
