Jakarta, Radarreclasseering.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kemajuan riset dan inovasi nasional harus diiringi penguatan integritas pimpinan, di tengah kompleksitas risiko korupsi yang kian meningkat.
Penegasan ini disampaikan dalam kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional Berintegritas (PAKU Integritas BRIN) di Kantor Pusat BRIN, Jakarta Kamis, (9/4/2026)
KPK mengingatkan bahwa besarnya diskresi dan kewenangan dalam sektor riset membuka potensi konflik kepentingan, yang jika tidak dikelola dengan baik, dapat berujung pada kerugian negara.
Hal ini sejalan dengan penurunan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) BRIN dari 82,29 pada 2025 menjadi 74,32 pada 2026, yang menempatkan BRIN dalam kategori waspada.
Kondisi ini menjadi sinyal penting bahwa penguatan integritas di sektor strategis tidak dapat ditunda.
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, menekankan integritas pemimpin merupakan penentu utama kredibilitas sebuah organisasi riset.
Menurutnya, pencegahan korupsi di lingkungan BRIN merupakan investasi tata kelola jangka panjang yang jauh lebih berharga daripada sekadar kepatuhan formal secara administratif.
“Di institusi yang berbasis riset seperti BRIN, integritas bukan sekadar nilai moral, tetapi sebuah pondasi kredibilitas ilmu pengetahuan,”ucap Ibnu.
Lebih lanjut, ia pun menyoroti salah satu tantangan besar dalam membangun budaya antikorupsi di lembaga pemerintah, yakni masih adanya lingkungan yang menormalisasi pelanggaran kecil atau benturan kepentingan.
KPK mendorong pimpinan BRIN menjadi teladan nyata yang mampu mengubah perilaku antikorupsi menjadi budaya kerja, bukan sekadar kewajiban.
Sejumlah strategi penyelesaian turut dipetakan, mulai dari penguatan manajemen risiko korupsi hingga pembudayaan sikap saling mengingatkan di lingkungan kerja.
Setiap pimpinan diimbau mampu mendeteksi dini titik rawan di unit kerja masing-masing, serta berani mengambil keputusan secara objektif tanpa dipengaruhi hubungan pribadi.
Sementara itu, Wakil Kepala BRIN, Amarulla Octavian, menekankan bahwa integritas kerap dipandang sebagai hal sederhana, padahal justru menjadi tantangan dalam praktik.
Integritas, menurutnya, tidak diuji saat ada pengawasan, melainkan ketika terdapat peluang untuk menyimpang.
ia menegaskan bahwa BRIN harus mampu menjaga komitmen untuk tetap berada pada jalur yang benar sebagai institusi strategis di bidang riset dan inovasi.
Karena itu, BRIN tidak hanya dituntut unggul dalam menghasilkan pengetahuan dan teknologi, tetapi juga menjadi teladan dalam penerapan nilai-nilai integritas.
“Kita memiliki kesempatan untuk menyimpang, namun kita memilih tetap lurus sebagai institusi yang mengemban peran strategis dalam riset dan inovasi nasional.
Lebih penting menjaga kredibilitas ilmu pengetahuan, sebab pada akhirnya kualitas riset tidak sekadar ditentukan oleh metodologi, melainkan kejujuran dan objektivitas,”tutur Amarulla.
Sebagai informasi, PAKU Integritas dirancang guna membekali para pimpinan BRIN dengan pemahaman mendalam mengenai delik tindak pidana korupsi, serta cara menghadapi dilema integritas.
Melalui metode interaktif seperti ‘Pohon Harapan Integritas, para peserta diajak memetakan komitmen nyata yang akan diimplementasikan di unit kerja masing-masing.
Kegiatan ini diikuti 153 pimpinan BRIN, mulai dari pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama, hingga kepala organisasi dan pusat riset.
Bagi KPK, para pimpinan tersebut merupakan aktor kunci dalam mengambil kebijakan strategis, mengelola anggaran riset, menguatkan tata kelola inovasi nasional, hingga menentukan arah integritas organisasi.
(Bayu/One)
