Blog

PEKANBARU, RADARRECLASSEERING.com – (Rabu, 14 Oktober 2026) Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, turut hadir dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Rabu (14/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Medium DPRD Provinsi Riau, Pekanbaru, tersebut menjadi bagian dari pembahasan regulasi yang berkaitan dengan tanah ulayat dan pemanfaatannya. Persoalan ini memiliki arti penting bagi keberadaan masyarakat hukum adat, terutama dalam menjaga warisan leluhur, identitas kebudayaan, serta keberlangsungan hak-hak adat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu mencerminkan pentingnya keterlibatan kelembagaan adat dalam forum pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat adat di Provinsi Riau.

Bagi masyarakat Melayu Kenegerian Kubu, tanah ulayat bukan semata-mata persoalan penguasaan dan pemanfaatan lahan. Tanah ulayat juga memiliki hubungan erat dengan sejarah kenegerian, adat istiadat, identitas masyarakat, dan marwah yang diwariskan secara turun-temurun.

Ketua Majelis Kerapatan Adat: Menjaga Marwah dan Warisan Leluhur

Ketua Majelis Kerapatan Adat (MKA) Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, Encik Wira Siak Nurdin M. Tahir, menjadi salah satu unsur pimpinan kelembagaan adat yang hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam konteks pembahasan Ranperda Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, keberadaan kelembagaan adat menjadi penting untuk memastikan bahwa aspek sejarah, nilai adat, dan kepentingan masyarakat hukum adat mendapat perhatian dalam proses perumusan kebijakan daerah.

Pengaturan mengenai tanah ulayat diharapkan dapat memperhatikan kedudukan masyarakat hukum adat, proses pengakuan yang sesuai dengan ketentuan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak tradisional yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Ketua Dewan Pengurus Harian: Mendorong Kepastian Hukum Tanah Ulayat

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Harian (DPH) Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu Kenegerian Kubu, Encik Wira Siak Zuhaifi, S.T., turut menjadi bagian dari unsur pimpinan kelembagaan adat yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Pembahasan Ranperda tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya diharapkan dapat membuka ruang bagi penguatan komunikasi antara pemerintah daerah, DPRD, kelembagaan adat, dan masyarakat. Dialog yang konstruktif diperlukan agar kebijakan yang dirumuskan mampu mempertimbangkan kepastian hukum, kepentingan pembangunan, serta penghormatan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat.

Kepastian hukum atas tanah ulayat juga memerlukan kejelasan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat, identifikasi wilayah adat, dan mekanisme penyelesaian persoalan yang mungkin timbul. Seluruh proses tersebut perlu dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanah Ulayat dan Masa Depan Melayu Kenegerian Kubu

Pembahasan Ranperda ini menjadi momentum penting untuk memperkuat perhatian terhadap keberadaan tanah ulayat sebagai bagian dari warisan sejarah dan kebudayaan masyarakat Melayu di Riau.

Bagi Kenegerian Kubu, pelestarian adat bukan hanya tanggung jawab para pemangku adat, melainkan juga amanah bersama untuk menjaga kesinambungan sejarah, identitas, dan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh generasi terdahulu.

Karena itu, regulasi mengenai tanah ulayat diharapkan dapat disusun secara cermat, partisipatif, dan berkeadilan, dengan memperhatikan kondisi masyarakat adat serta mekanisme perlindungan yang dapat dilaksanakan secara nyata.

Keterlibatan kelembagaan adat dalam pembahasan kebijakan daerah juga menjadi bagian dari upaya menjaga agar kepentingan masyarakat adat tetap memperoleh ruang dalam proses pembangunan, tanpa mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada akhirnya, tanah ulayat bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi juga bagian dari tanggung jawab generasi hari ini untuk menjaga keberlangsungan adat, menghormati sejarah, dan memastikan bahwa marwah Melayu Kenegerian Kubu tetap terpelihara. (Bakri)

DUMAI, RIAU, RADARRECLASSEERING.com – Memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kota Dumai mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Dumai resmi mengeluarkan kebijakan penyesuaian kegiatan pembelajaran guna melindungi kesehatan peserta didik dari paparan kabut asap.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 400.3/460/DISDIKBUD-SEKR, tertanggal 15 Oktober 2026, tentang Penyesuaian Kegiatan Pembelajaran Akibat Penurunan Kualitas Udara di Kota Dumai.

Dalam surat edaran itu disebutkan, kondisi kualitas udara pada 14 dan 15 Oktober 2026 menunjukkan kabut asap yang dirasakan telah mengganggu proses belajar mengajar.

Sebagai langkah antisipasi, kegiatan pembelajaran pada Jumat hingga Sabtu, 16–17 Oktober 2026, dialihkan menjadi pembelajaran daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Selama periode tersebut, peserta didik tidak perlu datang ke sekolah dan tidak diperkenankan mengikuti kegiatan sekolah lain yang mengharuskan kehadiran secara langsung.

Kebijakan ini menjadi langkah penting untuk mengurangi paparan kabut asap terhadap anak-anak, yang kesehatan dan keselamatannya harus menjadi prioritas di tengah memburuknya kondisi lingkungan.

Disdikbud juga menginstruksikan satuan pendidikan agar menyelenggarakan pembelajaran daring secara sederhana, efektif, dan tidak membebani peserta didik. Sementara itu, guru dan tenaga kependidikan tetap menjalankan tugas PJJ sesuai surat tugas yang ditetapkan kepala sekolah.

ORANG TUA DIMINTA WASPADA

Tidak hanya sekolah, peran orang tua juga menjadi perhatian dalam surat edaran tersebut. Orang tua atau wali murid diminta memastikan anak tetap berada di dalam rumah serta tidak bermain maupun melakukan aktivitas di luar rumah untuk menghindari paparan kabut asap.

Apabila terdapat keperluan mendesak yang mengharuskan anak keluar rumah, penggunaan masker turut diimbau.

Langkah ini menegaskan bahwa menghadapi kabut asap bukan semata-mata persoalan perubahan metode belajar, melainkan juga upaya melindungi kesehatan anak-anak dari dampak penurunan kualitas udara.

KESEHATAN SISWA HARUS MENJADI PRIORITAS

Peralihan pembelajaran tatap muka menjadi daring selama dua hari diharapkan mampu meminimalkan risiko paparan kabut asap terhadap peserta didik. Namun, kondisi ini juga menjadi pengingat bahwa persoalan kualitas udara tidak boleh dipandang sebagai gangguan sementara yang dapat diabaikan.

Pemantauan kondisi udara dan penyampaian informasi yang jelas kepada masyarakat menjadi hal penting agar orang tua, sekolah, dan peserta didik dapat mengambil langkah pencegahan secara tepat.

Surat edaran yang ditandatangani Kepala Disdikbud Kota Dumai, Mukhlis Suzantri, S.Hut.T., M.T., tersebut ditujukan kepada kepala satuan pendidikan PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, serta SLB negeri dan swasta se-Kota Dumai.

Dengan kebijakan ini, masyarakat diharapkan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan demi menjaga kesehatan peserta didik selama kondisi kabut asap masih mengganggu aktivitas sehari-hari.

Keselamatan anak harus ditempatkan di atas kepentingan rutinitas. Ketika kualitas udara memburuk, perlindungan kesehatan menjadi tanggung jawab bersama.

Edo Y (red)