Blog

JEMBER, RADARRECLASSEERING.com – Petani asal Darungan-Tanggul, Kabupaten Jember, dikenal masyarakat dengan nama panggilan Pak Jenggot alias Hariyono, awalnya dia sebagai petani yang menekuni tanam singkong di kebun miliknya yang tak jauh dari pemukiman rumah warga. Sabtu, 12/10/2026.

Seiiring dengan berjalannya waktu, Hariyono bergeser ke tanaman tebu. Hariyono sebagai pemilik lahan tebu saat berada dilokasi tebang di petak Gambirono-Bangsalsari, ditemui Media mengatakan bahwa adanya tebu MBS (Manis, Bersih, Segar).

Hariyono menjelaskan, Iya saya awalnya sebelum tanam tebu ini saya tanam singkong dilahan pekarangan rumah dengan luasan 0,47 hektar, hingga sampai menjalani 4 (empat) musim panen. Untuk panen yang pertama dan ke 2 (dua) kita masih mendapatkan hasil yang cukup lumayan.

Untuk berikutnya masa panen yang ke 3 (tiga) dan yang ke 4 (empat), harga singkong sudah mulai tidak stabil, artinya harga singkong menurun jauh tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi lahan singkong tersebut saya pindah kelola ketanaman tebu diawal tanam.”ujarnya.

“Menambahkan, Sebenarnya untuk tebu Manis, Bersih, Segar (MBS ) itu, penanamannya semua sama tinggal kita yang merawat, yang pertama kalau pada umumnya nanam itu kemantanan jejer dua. Tapi kalau saya tidak seperti itu, salaman tapi tipis kayak siksak gitu aja.

Dan itu nanam awal pada bulan 11 akhir, sehabis itu sekitar berumur 2 bulan tebu tersebut di pupuk (rabuk), dan kalau ada tumbuh gulmanya, maka dilakukan penyemprotan dengan obat rumput itu, dan setelah itu pakai Pupuk ZA (Zwavelzure Ammoniak) non-subsidi.

Tanaman tebu saya ini hanya memiliki dengan keluasan 0,47 kalau 0,5 itu sekitar lima bak, jadi kalau 0,47 tidak sampai 5 bak sekitar 5 hektar kurang sedikit.

Jadi mulai tanam sampai panen tebu saya ini berumur sekitar 11 bulan, atau 10 bulan bisa panen, tapi 10 akhir.

Dan sedangkan untuk ketinggian tebu saya ini sekitar mencapai 26 ruas, mulai dari 26, 25, dan 24 paling pendek. Jadi kalau mau panen tebu saya itu bisa nenggel atau motong 3 batang dari 1 lonjor batang tebu tersebut, itupun sudah keadaan betul-betul bersih.

Untuk masalah perawatan saya pakai Pupuk Non-Subsidi ZA tambah sama dengan Pupuk Urea biasa yang pertama, dan yang kedua pakai Pupuk ZA dan Pupuk Urea tapi sedikit dan di kasih Pupuk Ponska Subsidi, dan itupun harus digulut juga atau di hampar.

Jadi habis di Pupuk (rabuk) ditaburkan ke tebu, habis itu digulut atau di hamparkan jadi kependam oleh tanah. Dan mulai tanam umur 2 (dua) bulan di rabuk, dan dari 2 (dua) bulan itu sampai ke 2 (dua) bulan berikutnya di rabuk kembali yang kedua terakhir.

“Tambah, Dan untuk bibit tebu tanam ini saya di kasih pemerintah, itu apa katanya PPL, jadi asli bantuan dari pemerintah, dapat bantuan bibit dan juga dapat bantuan untuk perawatan, dan untuk bibit kalau luasan 1 hektar itu 1 truk.

Dan pemerintah ngasih bantuan untuk perawatan itu sekitar 3,8 juta untuk luasan 0,8 hektar, dan untuk 1 hektar itu sekitar 4 juta. Alhamdulillah kalau untuk tebang, menurut saya (MBS), karena tanamannya juga bagus, dan setor ke pabrik biar rendemennya itu tinggi.

Tebu itu kalau bersih tamba bagus (MBS) Manis, Bersih, Segar, jadi menurut saya itu sangat eman-eman kalau tidak di MBS. Dan saya nanam tebu pertama kali ini, dan ini pun saya baru belajar karena pengalaman saya diawal saya nanam singkong.

Dan saya menekuni tanam tebu ini ya Alhamdulillah berhasil, kita itu harus bisa merawat dan pupuknya benar-benar bagus jadi bisa kita pahami. Dan caranya kita pakai tebangan bersih (dikawal), tebangan pertama harus kita kawal, kalau perlu jangan sampai ada daduknya.

Jadi betul-betul MBS, begitu disetor ke pabrik PG Semboro dan stempelnya dapat bagus, stempel (A). Dan itu stempel ada yang A, B, C, D, E, F, bahkan kami setiap setor ke pabrik selama mulai awal setor ke pabrik PG Semboro itu saya dapat stempel (A) terus.

Dan tidak pernah dapat stempel (B), karena mutu saya itu memang bagus, untuk pengawalan dari lokasi tebang sampai masuk ke pabrik PG Semboro.

Untuk muatan dipetak Curah Waru Gambirono dengan luasan 0,47 hektar itu mendapatkan 500 kuintal atau 50 ton.

Dan untuk posisi dipetak Bangsalsari, Rambutan 5 (lima) bak, menghasilkan 26 ton. Untuk harapan saya, ya di teruskanlah cara perawatan tanam tebu betul-betul di kondisikan biar nanti hasilnya bagus, dan kualitasnya juga bagus, dan kita mupuknya mumpuni sesuai takaran.

Karena tumbuhan sesuai takaran itu penting, dan perkara cara saya ini mau di kembangkan oleh para petani yang lain monggo, karena pekerjaan apapun itu kalau benar-benar ditekuni kita yakin, insyaallah pasti akan ada keberhasilan bagi kita.”pungkas Hariyono

 

(Indra).

PROBOLINGGO, RADARRECLASSEERING.com – Upaya memperjuangkan hak masyarakat melalui dialog dan pendampingan kembali menunjukkan perkembangan positif. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Squad Nusantara Probolinggo Raya bersama Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Squad Nusantara Jawa Timur mengawal penyelesaian persoalan pengembalian Sertifikat Hak Milik (SHM) milik Marliyono. Sertifikat tersebut akhirnya diserahkan kembali kepada pemiliknya melalui proses yang disebut berlangsung secara damai di Bank BRI Kota Probolinggo, Senin (12/10/2026).

Pengembalian sertifikat tersebut menjadi perkembangan penting bagi Marliyono setelah sebelumnya menghadapi kesulitan memperoleh kembali dokumen tanah yang berkaitan dengan persoalan kreditnya.

Kembalinya dokumen tersebut diharapkan memberikan kepastian administrasi sekaligus mengakhiri ketidakpastian yang selama ini dirasakan.

Ketua DPC Squad Nusantara Probolinggo Raya, Bambang Hartono, menyampaikan bahwa penyelesaian tersebut merupakan hasil pengawalan yang mengedepankan komunikasi, pendekatan persuasif, dan dialog dengan pihak terkait.

Menurut Bambang, kehadiran organisasi kemasyarakatan dalam membantu warga bukan untuk menciptakan pertentangan, melainkan membuka ruang komunikasi agar permasalahan dapat diselesaikan secara proporsional, sesuai dengan ketentuan hukum, serta tetap menghormati hak semua pihak.

Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan membutuhkan kejelasan administrasi, keterbukaan informasi, serta prosedur pelayanan yang dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan.

Berawal dari Persoalan Pengembalian Dokumen Agunan

Sebelumnya, Marliyono disebut mengalami kesulitan memperoleh kembali sertifikat tanah yang berkaitan dengan kreditnya.

Menurut keterangan pihak yang melakukan pendampingan, kewajiban kredit tersebut telah dilunasi.

Dalam kronologi yang disampaikan Squad Nusantara, persoalan itu juga berkaitan dengan dugaan keterlibatan pihak lain dalam proses pelunasan atau pengurusan dokumen yang kewenangannya dipersoalkan.

Meski demikian, persoalan tersebut perlu ditempatkan secara objektif. Kepastian mengenai kronologi pelunasan, dasar kewenangan pihak yang terlibat, serta prosedur administrasi perbankan harus merujuk pada dokumen dan keterangan resmi para pihak. Tanpa verifikasi yang memadai, dugaan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai pelanggaran hukum yang telah terbukti.

Dalam situasi tersebut, Squad Nusantara melakukan pendampingan dengan mendorong komunikasi dan penyelesaian yang jelas terkait pengembalian dokumen.

Penyerahan kembali SHM kepada Marliyono menjadi perkembangan penting dalam proses tersebut. Namun, kelengkapan administrasi dan dokumentasi penyerahan tetap diperlukan untuk memastikan penyelesaian berjalan tertib dan tidak menyisakan persoalan di kemudian hari.

DPW Squad Nusantara Jawa Timur Apresiasi Penyelesaian

Ketua DPW Squad Nusantara Jawa Timur, Kemas Elfiansyah Baki, menyampaikan apresiasi atas penyelesaian persoalan tersebut. Ia menilai bahwa keberhasilan pendampingan masyarakat tidak semata-mata menjadi pencapaian organisasi, tetapi juga merupakan upaya mendorong penghormatan terhadap hak warga dan penyelesaian masalah secara bermartabat.

“Keberhasilan ini bukan semata-mata milik Squad Nusantara, melainkan momentum untuk menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak masyarakat.

Kami berharap setiap persoalan dapat diselesaikan melalui dialog, keterbukaan, dan iktikad baik semua pihak,” demikian pesan yang disampaikan dalam keterangan organisasi.

Menurutnya, penyelesaian yang mengedepankan komunikasi merupakan langkah positif untuk menghindari konflik berkepanjangan. Meski demikian, setiap proses tetap harus berpijak pada ketentuan hukum, kejelasan administrasi, dan prinsip profesionalitas.

Squad Nusantara berharap pengalaman Marliyono dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak terkait, khususnya dalam memastikan bahwa persoalan dokumen agunan ditangani secara cermat dan hak nasabah memperoleh perhatian sebagaimana mestinya.

Pembina DPC: Pendampingan Harus Berpijak pada Hukum

Pembina DPC Squad Nusantara Probolinggo Raya, Agus Suhermanto, menegaskan bahwa pendampingan masyarakat harus dilaksanakan secara terukur, santun, dan bertanggung jawab.

Menurut Agus, terdapat sejumlah hal penting yang dapat menjadi pelajaran dari penyelesaian persoalan Marliyono, mulai dari kejelasan status dokumen dan kepastian proses administrasi hingga perlindungan hak keperdataan masyarakat.

Ia menilai bahwa setiap proses yang berkaitan dengan kredit, pelunasan kewajiban, dan pengembalian dokumen agunan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejelasan mengenai pihak yang berwenang, bukti transaksi, serta dokumen pendukung juga diperlukan untuk menghindari perbedaan penafsiran yang berpotensi menimbulkan sengketa.

Prinsip kehati-hatian perbankan (prudential banking) merupakan bagian penting dalam pengelolaan risiko lembaga keuangan.

Namun, penerapannya harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap hukum, ketepatan administrasi, transparansi prosedur, serta penghormatan terhadap hak nasabah.

“Yang terpenting adalah bagaimana persoalan masyarakat dapat diselesaikan dengan baik, tanpa mengabaikan aturan dan tanpa merugikan hak pihak mana pun,” demikian pesan yang ditekankan dalam pendampingan tersebut.

Marliyono Apresiasi Pendampingan Squad Nusantara

Bagi Marliyono, penyerahan kembali sertifikat tanah tersebut menjadi momen penting setelah menghadapi persoalan terkait dokumen kepemilikannya.

Ia menyampaikan terima kasih atas perhatian dan pendampingan yang diberikan oleh Squad Nusantara Probolinggo Raya selama proses penyelesaian berlangsung.

Peristiwa ini menunjukkan bahwa organisasi kemasyarakatan dapat mengambil peran konstruktif dalam membantu warga menghadapi persoalan administrasi maupun keperdataan, terutama dengan membuka ruang komunikasi dan mendorong penyelesaian melalui mekanisme yang tepat.

Namun, pendampingan masyarakat juga menuntut tanggung jawab. Setiap langkah harus didasarkan pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, menghormati hak semua pihak, serta menghindari tindakan yang berpotensi memperkeruh keadaan.

Dengan demikian, peran organisasi tidak hanya diukur dari keberanian menyuarakan persoalan, tetapi juga dari kemampuannya mendorong penyelesaian yang tertib, objektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Komitmen Mengawal Hak Masyarakat
Bambang Hartono menegaskan bahwa DPC Squad Nusantara Probolinggo Raya berkomitmen untuk terus berperan dalam kegiatan sosial dan pendampingan masyarakat, terutama ketika warga membutuhkan bantuan untuk memahami serta memperjuangkan haknya.

Ia menekankan bahwa upaya tersebut harus tetap mengutamakan cara-cara yang santun, persuasif, dan sesuai dengan koridor hukum.

Menurut Bambang, organisasi kemasyarakatan seharusnya tidak hadir untuk memperbesar konflik, melainkan menjadi jembatan komunikasi yang mendorong penyelesaian persoalan secara adil dan bermartabat.

Ia berharap masyarakat semakin memahami hak dan kewajibannya. Di sisi lain, lembaga pelayanan publik maupun lembaga keuangan diharapkan terus meningkatkan kualitas pelayanan, keterbukaan informasi, dan ketelitian dalam menjalankan prosedur administrasi.

Keadilan Bukan Sekadar Hasil, tetapi Juga Proses

Penyerahan kembali SHM milik Marliyono menjadi titik penting dalam rangkaian pendampingan yang dilakukan Squad Nusantara Probolinggo Raya bersama DPW Squad Nusantara Jawa Timur. Perkembangan ini diharapkan memberikan kepastian bagi Marliyono sekaligus menjadi pembelajaran mengenai pentingnya komunikasi dan penyelesaian persoalan berdasarkan hukum.

Lebih dari sekadar pengembalian dokumen, peristiwa tersebut membawa pesan bahwa perlindungan hak masyarakat membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Hal ini mencakup warga yang memahami hak dan kewajibannya, organisasi yang melakukan pendampingan secara bertanggung jawab, serta lembaga pelayanan yang menjalankan prosedur secara transparan dan profesional.

Tujuan akhirnya bukan memenangkan satu pihak dengan menjatuhkan pihak lain, melainkan memastikan bahwa persoalan memperoleh penyelesaian yang jelas, hak keperdataan dihormati, dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

Sebab, keadilan yang bermartabat tidak hanya tercermin dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang ditempuh, yakni berdasarkan bukti, sesuai dengan ketentuan hukum, terbuka terhadap klarifikasi, dan tidak mengabaikan hak siapa pun.

Bagi Squad Nusantara, pendampingan terhadap Marliyono diharapkan menjadi pengingat bahwa keberpihakan kepada masyarakat harus diwujudkan melalui tindakan nyata yang terukur, bukan sekadar pernyataan. Sementara itu, bagi seluruh pihak terkait, penyelesaian ini diharapkan menjadi momentum untuk terus memperkuat profesionalitas, transparansi, dan penghormatan terhadap hak masyarakat.

(Tim/Red/Ad1)