Jakarta, http://radarreclasseering.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kantor Sekretariat Presiden (KSP) yang tergabung dalam Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) menggelar pertemuan di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Dalam forum tersebut, dibahas optimalisasi serta mitigasi korupsi sejak dini berdasarkan 15 aksi dari tiga fokus utama, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang telah dijalankan sejak 2025.
Hingga periode bulan ke-15 (B15) atau triwulan I 2026, Stranas PK tercatat telah menyelesaikan 58,12 persen pengendalian aksi tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan terdapat tiga aksi yang menunjukkan perkembangan signifikan dari periode B12 (Desember 2025) ke B15, yaitu:
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah mencapai 84,29 persen atau naik 15,91 persen;
Digitalisasi Layanan Publik mencapai 76,34 persen atau naik 3,76 persen;
Penguatan Tata Kelola Impor mencapai 68,50 persen atau naik 1,25 persen.
Dalam upaya mendorong optimalisasi dan mitigasi program prioritas nasional, Stranas PK juga melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi terhadap dua program utama, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Untuk program MBG, Stranas PK mendorong tata kelola pelaksanaan agar tetap selaras dengan mandat kebijakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Sementara pada program KDMP, penguatan difokuskan pada penyusunan grand design komprehensif berorientasi jangka panjang agar koperasi desa dan kelurahan dapat berkembang menjadi penggerak ekonomi lokal yang mandiri dan berdaya saing.
“Sepanjang April, Stranas PK melalui Bappenas juga telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pengampu MBG dan KDMP untuk memperkuat tata kelola dan implementasi program prioritas nasional tersebut, khususnya dalam mengidentifikasi serta memitigasi area rawan korupsi,” ujar Budi.
Dalam laporan kinerja tahun 2025 kepada Presiden, Stranas PK turut menyampaikan sejumlah capaian. Salah satunya terkait dukungan terhadap program swasembada pangan melalui penetapan lahan pangan pertanian berkelanjutan.
Program tersebut diperkirakan mampu menambah produksi beras hingga 5,6 juta ton melalui penetapan 2.334 hektare Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Selain itu, Stranas PK juga berhasil mendorong penetapan 2.122 bidang tanah sepanjang 2025 sebagai bagian dari upaya pengamanan aset negara dengan nilai mencapai Rp117 triliun. Nilai tersebut dinilai setara dengan pengurangan risiko sengketa serta mitigasi penguasaan aset negara secara tidak sah.
Keberhasilan lainnya terlihat dari penerapan single submission (SSm) dan single billing di sektor logistik pelabuhan. Kebijakan ini mampu memangkas waktu pelayanan hingga 5,57 jam dari rata-rata sebelumnya 10,86 jam atau sekitar 48,71 persen lebih cepat.
Sebagai informasi, selain KPK dan KSP, Timnas PK juga beranggotakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta Kementerian PPN/Bappenas.
Berdasarkan revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Stranas PK, ke depan Timnas PK juga akan diperluas dengan melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta kementerian dan lembaga lain yang terkait dengan aksi Stranas PK.
“KPK berharap besarnya atensi para pemangku kebijakan dapat mempercepat terciptanya ekosistem birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel. Melalui kolaborasi yang solid dan pengawasan yang terintegrasi, diharapkan setiap program prioritas dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta bebas dari praktik korupsi,” pungkas Budi.
(Bayu/One)
