JOMBANG, RADARRECLASSEERING.com – Pelaksanaan proyek revitalisasi satuan pendidikan di SD Negeri Blimbing, Kabupaten Jombang, kini mengundang tanda tanya besar terkait kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang ditetapkan. Proyek yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 senilai Rp953.986.804 ini dipantau langsung oleh tim wartawan RadarReclasseering.com di lokasi pengerjaan.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang, kegiatan ini merupakan bantuan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan jangka waktu pelaksanaan 150 hari kalender, terhitung sejak 28 Juli 2026 hingga 14 Desember 2026.
Namun, hasil pantauan di lapangan memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan fisik bangunan dengan spesifikasi yang seharusnya berlaku. Saat tim meminta penjelasan terkait hal tersebut kepada Kepala Sekolah SDN Blimbing, jawaban yang diterima justru mengherankan.
“Saya tidak tahu, Mas, soal spesifikasinya. Kalau Anda bertanya soal itu, saya tidak tahu. Anda sebagai media punya hak, dan saya juga punya hak. Hak saya menjawab, saya jawab tidak tahu,” ujar Kepala Sekolah kepada Awak Media.
Pernyataan tersebut semakin memperkuat kekhawatiran publik: bagaimana bangunan senilai hampir Rp1 miliar dapat dikerjakan dan diawasi dengan baik jika pihak yang memimpin sekolah tidak mengetahui rincian teknis maupun standar yang seharusnya dipenuhi.
Anggaran negara yang digunakan untuk pendidikan adalah milik seluruh rakyat, sehingga pelaksanaannya wajib terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan memenuhi standar mutu yang menjamin kenyamanan serta keselamatan peserta didik.
Hingga berita ini diturunkan, tim RadarReclasseering.com masih berupaya mengonfirmasi kepada pihak pelaksana proyek, Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang, maupun instansi pusat terkait guna mendapatkan penjelasan menyeluruh. Redaksi tetap membuka ruang tanggapan dari semua pihak yang terlibat demi terwujudnya pemberitaan yang akurat dan berimbang.(sb)
