BANJARNEGARA, RADARRECLASSEERING.com – Rabu, (8/7/2026) Pemkab Banjarnegara menggelar pembinaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus Sosialisasi Perlindungan Jaminan Kesehatan bagi relawan Satuan Pelayanan Gizi (SPPG).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Sasana Abdi Praja, Selasa, (7/7/2026), ini menjadi momentum untuk memastikan kesiapan operasional program MBG di tahun ajaran baru (2026-2027)
Wakil Bupati Banjarnegara, Wakhid Jumali Lc, dalam sambutannya mengatakan bahwa kesuksesan program MBG tidak hanya bergantung pada kualitas nutrisi, tetapi juga pada kesehatan para relawan yang berada di garis depan.
“Relawan adalah pejuang dalam menghadirkan pelayanan makan bergizi bagi siswa.
Kesehatan mereka adalah hal yang vital dan tidak boleh dikesampingkan.
Kita ingin memastikan seluruh ekosistem MBG, mulai dari relawan hingga penerima manfaat, benar-benar terlindungi secara kesehatan,”ujar Wabup Wakhid.
Wabup juga menekankan pentingnya komitmen pemberi kerja, dalam hal ini pihak yayasan dan mitra, untuk memastikan seluruh tenaga relawan terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wabup Wakhid juga menyoroti sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait distribusi makanan.
ia mengingatkan para pengelola SPPG agar mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP), khususnya mengenai ketepatan waktu pengiriman.
“Banyak aduan bahwa makanan datang terlambat saat jam istirahat sudah usai, atau bahkan saat siswa sudah pulang.
ini mengganggu jam pelajaran.
Sebagai program yang menjadi sorotan publik, kita harus sangat disiplin.
Jangan sampai ada celah kesalahan yang justru mencederai kepercayaan masyarakat,” tegas Wakhid.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kebumen, dr. Dina Diana Permata, MM., AAK., menyoroti pentingnya perlindungan kesehatan bagi 4.815 relawan yang tersebar di 109 SPPG di Banjarnegara
Berdasarkan data, tingkat keaktifan kepesertaan JKN di Kabupaten Banjarnegara saat ini mencapai 72,47%, dengan target cakupan Universal Health Coverage (UHC) yang terus didorong.
“Kami mendorong yayasan dan mitra untuk proaktif mendaftarkan relawannya.
Jika relawan sudah memiliki kepesertaan dari segmen PBI atau daftar mandiri, yayasan cukup memastikan statusnya aktif.
Jika belum, inilah saatnya kita berikan perlindungan agar mereka dapat bekerja dengan tenang,” jelas dr. Dina.
Sementara Kepala Satuan Tugas Harian MBG Banjarnegara, Izak Danial Alloys mengatakan, Selain masalah waktu, evaluasi juga menyentuh aspek pemerataan distribusi.
Perwakilan Dinas Pendidikan menyampaikan masukan terkait aksesibilitas sekolah-sekolah di wilayah pinggiran atau daerah dengan medan sulit, yang seringkali menjadi kendala bagi pihak SPPG dalam pengiriman logistik.
Menanggapi hal tersebut, Pemkab Banjarnegara berkomitmen untuk melakukan evaluasi lintas sektor.
Satgas MBG akan terus memantau kinerja yayasan dan mitra guna memastikan setiap porsi makan bergizi memenuhi standar gizi, tepat sasaran, dan sampai ke tangan siswa tepat waktu.
“Program ini sangat krusial untuk mencetak generasi yang sehat dan bebas stunting.
Kami di pemerintah daerah akan terus mengawal agar kolaborasi ini berjalan mulus dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Banjarnegara,”katanya.
(ahr/Ugl/One)
