KEDIRI, RADARRECLASSEERING.com – Aduan dari sejumlah desa di Kabupaten Kediri menyoroti dugaan praktik pinjaman uang oleh perorangan yang dijalankan dari rumah. Salah satu warga Desa Gogorante bernama Suryo disebut sebagai pihak yang memberikan pinjaman. Besaran angsuran, perhitungan bunga, serta legalitas kegiatan tersebut kini menjadi sejumlah hal yang perlu diklarifikasi.
Salah satu catatan perhitungan yang diterima redaksi menunjukkan pinjaman pokok sebesar Rp12 juta disebut berujung pada total pembayaran Rp29,88 juta selama sembilan bulan. Jika angka tersebut sesuai dengan transaksi sebenarnya, jumlah pengembalian itu mencapai 249% dari nilai pinjaman awal.
Artinya, peminjam harus membayar tambahan Rp17,88 juta di atas pokok pinjaman, setara dengan 149% dari uang yang dipinjam.
Besarnya selisih pembayaran tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: bagaimana skema angsuran dihitung, apa dasar pengenaan bunganya, dan apakah seluruh ketentuan telah dijelaskan secara transparan kepada peminjam sejak awal?
Pinjaman Rp12 Juta, Total Pembayaran Rp29,88 Juta
Dalam informasi yang diterima redaksi, disebutkan ketentuan bunga sebesar Rp.400 ribu untuk setiap Rp.1 juta pinjaman.
Berdasarkan perhitungan tersebut, pinjaman Rp12 juta dengan tambahan bunga Rp4,8 juta menghasilkan total Rp16,8 juta.
Namun, catatan angsuran yang beredar mencantumkan pembayaran Rp1,66 juta yang dikalikan dua orang, sehingga menjadi Rp3,32 juta per bulan. Apabila berlangsung selama sembilan bulan, total pembayaran mencapai Rp29,88 juta.
Perbedaan antara angka Rp16,8 juta dan Rp29,88 juta mencapai Rp13,08 juta. Selisih inilah yang perlu dijelaskan melalui dokumen perjanjian, rincian pencairan, catatan pembayaran, serta keterangan para pihak.
Jika seluruh angka tersebut merujuk pada transaksi yang sama, perbedaan itu bukan persoalan kecil. Dasar perhitungan dan komponen biaya yang membentuk total tagihan perlu dijelaskan agar peminjam mengetahui secara pasti kewajiban yang harus ditanggung.
Meski demikian, redaksi belum dapat memastikan bahwa seluruh angka tersebut menggambarkan satu transaksi yang sama. Karena itu, verifikasi dokumen dan konfirmasi langsung tetap diperlukan sebelum menarik kesimpulan.
Beroperasi dari Rumah, Legalitas Kegiatan Dipertanyakan
Aduan dari sejumlah desa juga memunculkan pertanyaan mengenai bentuk kegiatan pinjaman yang dijalankan. Informasi awal menyebut kegiatan tersebut dilakukan oleh perorangan dari rumah, dengan mekanisme pembayaran yang oleh warga dinilai menyerupai layanan pinjaman lembaga keuangan.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai apakah kegiatan itu merupakan pinjaman pribadi atau bagian dari usaha pemberian pinjaman yang dijalankan secara berkelanjutan. Kepastian mengenai bentuk kegiatan, status perizinan apabila diwajibkan, serta ketentuan pinjaman yang digunakan perlu diperiksa berdasarkan fakta dan dokumen yang ada.
Besaran pengembalian yang dilaporkan warga juga menjadi alasan perlunya keterbukaan mengenai nilai pokok pinjaman, bunga, jangka waktu, dan total kewajiban yang disepakati.
Suryo Perlu Diberi Ruang Klarifikasi
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Suryo selaku pihak yang disebut dalam aduan tersebut, khususnya terkait kebenaran nilai pinjaman Rp12 juta, perhitungan bunga, angsuran bulanan, serta total pengembalian Rp29,88 juta.
Klarifikasi diperlukan untuk memastikan apakah angka-angka tersebut benar sesuai perjanjian dan bagaimana dasar perhitungannya. Redaksi juga perlu memperoleh keterangan dari pihak peminjam beserta bukti transaksi agar pemberitaan tidak hanya bertumpu pada satu sisi.
Persoalan ini bukan semata-mata mengenai besarnya tagihan, melainkan juga menyangkut transparansi perjanjian dan perlindungan pihak yang meminjam uang.
Lembaga Reclasseering Indonesia (LRI) melalui Ketua Komda Kabupaten Kediri
HAR BAKTIAN menyatakan bahwa apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan keterangan para pihak, persoalan tersebut akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga terdapat dokumen dan keterangan yang dapat diverifikasi, dugaan tersebut tetap perlu ditempatkan sebagai informasi yang memerlukan pendalaman, bukan sebagai kesimpulan bahwa telah terjadi pelanggaran hukum.(ty)
