Kediri, Radarreclasseering.com – Pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kediri yang merupakan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto kini tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, proyek tersebut diduga menjadi ajang mencari keuntungan pribadi oleh sejumlah oknum, baik dari kalangan dinas maupun instansi terkait dan oknum swasta.
Ketua Komda Kota Kediri, Davied Priatama, dan Ketua Komda Kabupaten Kediri, Har Baktian, dari YJPRSA LRI, menyatakan keprihatinan mendalam atas temuan ini. Saat ditemui awak media di kantornya Jumat 20/3/26 11.00 wib, mereka menyayangkan program strategis nasional tersebut tidak berjalan sesuai aturan teknis yang berlaku.
Ketidaksesuaian RAB dan Spek Bahan
Berdasarkan hasil investigasi lapangan, ditemukan banyak kejanggalan pada fisik bangunan di hampir setiap desa di wilayah Kabupaten Kediri. Kualitas bahan bangunan diduga dimanipulasi dan tidak seragam.
“Banyak lokasi yang kami pantau tidak memiliki kesamaan standar, mulai dari kualitas cat hingga bahan bangunan lainnya yang diduga kuat tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB),” ujar Har Baktian.
Pemangkasan Anggaran Fantastis
Kejanggalan paling mencolok terletak pada aliran dana. Anggaran yang seharusnya dikucurkan dari pusat melalui PT Agrinas sebesar Rp1,6 miliar per titik, dilaporkan turun ke daerah dengan jumlah yang bervariasi dan jauh di bawah nilai kontrak asli.
“Data yang kami terima menunjukkan anggaran yang turun ke bawah hanya berkisar antara Rp700 juta, Rp800 juta, hingga Rp900 juta. Lantas kemana sisa dana miliaran rupiah tersebut? Siapa yang harus bertanggung jawab?” tegas Davied Priatama.
Desak Pengawasan Ketat
Kondisi ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak langsung pada para pekerja serta perusahaan (PT/CV) pelaksana proyek yang kesulitan menyelesaikan pekerjaan dengan dana yang sangat minim.
Pihak YJPRSA LRI mendesak adanya pengawasan signifikan dari aparat penegak hukum dan instansi terkait agar oknum pemangku jabatan di Kabupaten Kediri tidak terus-menerus menjadikan program rakyat ini sebagai ladang pungli.
“Perlu audit menyeluruh agar program Bapak Presiden Prabowo ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa, bukan justru memperkaya oknum tertentu,” tutupnya. (Bersambung)
