Jakarta,http://radarreclasseering.com –Article
Sebuah riset terbaru mengungkap paradoks serius dalam dunia ketenagakerjaan Indonesia: puluhan ribu lulusan perguruan tinggi justru terjebak dalam pengangguran. Data menunjukkan bahwa sekitar 45.000 lulusan strata satu (S1) serta lebih dari 6.000 lulusan strata dua dan strata tiga (S2 dan S3) saat ini belum terserap ke dalam pasar kerja.
Temuan ini menantang asumsi lama bahwa pendidikan tinggi merupakan jaminan utama untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan akses pendidikan tinggi, realitas di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang semakin mengkhawatirkan antara dunia akademik dan kebutuhan industri.
Para peneliti menilai bahwa tingginya angka pengangguran terdidik ini disebabkan oleh berbagai faktor struktural. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan pasar kerja, khususnya di sektor-sektor strategis yang menuntut keterampilan teknis, digital, dan adaptif. Kurikulum perguruan tinggi dinilai masih terlalu teoritis dan belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika ekonomi global.
Selain itu, perlambatan ekonomi dan terbatasnya penciptaan lapangan kerja formal turut mempersempit peluang kerja bagi lulusan baru, termasuk mereka yang memiliki kualifikasi akademik tinggi. Ironisnya, lulusan S2 dan S3 yang diharapkan menjadi motor inovasi dan riset justru menghadapi persaingan ketat, baik dengan lulusan luar negeri maupun tenaga kerja berpengalaman.
Pengamat ketenagakerjaan menilai kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi jangka panjang. Pengangguran terdidik tidak hanya berarti pemborosan investasi negara dalam pendidikan, tetapi juga berisiko memicu frustrasi sosial, penurunan produktivitas nasional, serta meningkatnya fenomena brain drain.
“Masalahnya bukan pada jumlah lulusan, tetapi pada relevansi dan ekosistem penyerapan tenaga kerja,” ujar seorang analis kebijakan publik. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta untuk merancang sistem pendidikan yang lebih selaras dengan kebutuhan nyata dunia kerja.
Riset ini juga mendorong urgensi reformasi kebijakan ketenagakerjaan dan pendidikan tinggi, termasuk penguatan program magang, peningkatan riset terapan, serta dukungan terhadap kewirausahaan berbasis inovasi. Tanpa langkah konkret, Indonesia berisiko menghadapi krisis pengangguran terdidik di tengah bonus demografi yang seharusnya menjadi peluang emas pembangunan.
Di tingkat global, fenomena ini menempatkan Indonesia sejajar dengan sejumlah negara berkembang lain yang tengah bergulat dengan tantangan serupa: menghasilkan lulusan dalam jumlah besar, namun belum mampu mengonversinya menjadi kekuatan produktif bagi perekonomian nasional. *(SB)
