BANJARNEGARA,http://radarreclasseering.com — Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Mutu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Sasana Bhakti Praja pada hari Rabu, (14/1/2026)
Pertemuan ini menjadi kesempatan krusial bagi semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk melakukan kemajuan signifikan dalam pengelolaan pemerintahan.
Kegiatan yang dihadiri oleh kepala OPD, camat, serta pejabat perencanaan ini bertujuan menyatukan pemahaman mengenai penyusunan laporan kinerja tahun 2025 dan penguatan rencana tahun 2026.
Memutus Siklus Kemacetan Dalam paparannya, Penyelenggara Tugas Sekretaris Daerah Banjarnegara, Tursiman, menyoroti situasi SAKIP Banjarnegara yang empat tahun belakangan ini terjebak di kategori B dengan skor 65,68.
Angka tersebut dianggap belum menunjukkan efisiensi kerja yang maksimal.
“Kita tidak boleh lagi stagnan.
Sasaran dari Bupati sangat tegas, pada tahun 2026 kita wajib meraih nilai A atau bahkan AA (di atas 81) ini bukan sesuatu yang tidak mungkin jika kita bergerak lebih cepat, terintegrasi, dan terfokus,”ujar Tursiman.
Berdasarkan penilaian dari Kemenpan-RB, ditemukan beberapa “kelemahan” yang perlu segera diperbaiki, seperti perencanaan kinerja di mana banyak indikator yang belum sesuai dengan standar SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).
Selanjutnya, Cascading (Penjenjangan) yakni Pohon kinerja yang dibuat masih berdasarkan hierarki administratif, bukan pada kerangka logika yang kokoh.
Serta dokumentasi data di mana masih ada masalah klasik yaitu kurangnya keakuratan data pendukung kinerja.
Wakil Bupati Banjarnegara, Wahid Jumali, Lc, dalam pembukaan acara memberikan petunjuk ketat kepada seluruh bawahannya.
ia menegaskan bahwa SAKIP bukan hanya tugas administratif rutin tahunan.
“Jangan biarkan input SAKIP ini sekadar menyalin dari tahun sebelumnya.
Saya perintahkan ASN untuk benar-benar memahami visi-misi Bupati dan RPJMD (2025-2029)
Kita memiliki tanggung jawab yang akan diminta pertanggungjawabannya di dunia dan akhirat,” tegas Wahid.
Menurutnya, kesuksesan instansi sekarang tidak lagi dinilai dari besarnya anggaran yang dapat digunakan (spending money), melainkan dari besarnya pengaruh nyata (outcome) yang dirasakan masyarakat (benefit).
Salah satu aspek krusial yang ditekankan dalam Rakor ini adalah akselerasi Infrastruktur Digital.
Wahid menyatakan bahwa di zaman perubahan cepat, pelayanan publik yang baik harus didukung oleh digitalisasi yang terpadu melalui sistem e-SAKIP.
Sebagai tindakan nyata untuk mendorong motivasi kerja, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara akan menerapkan sistem Reward and Punishment mulai tahun 2026.
“Nanti jangan terkejut jika TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) bisa meningkat atau menurun sesuai nilai kinerja.
SAKIP akan menjadi salah satu acuan penilaian utama,” tambahnya.
Mengakhiri petunjuknya, Wakil Bupati menguraikan lima strategi pokok untuk mencapai target nilai A, yaitu Kepala OPD harus menjadi pemimpin perubahan, bukan hanya pengamat.
Kemudian pemanfaatan e-SAKIP yang terintegrasi dengan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan serta Mengubah mindset dari “bekerja” menjadi “berkinerja”
Strategi lain meliputi penguatan Sumber Daya Manusia melalui bimtek dan workshop terus-menerus bagi tim perencana serta Efisiensi Anggaran dengan menerapkan prinsip Money Follow Program dengan mengurangi kegiatan yang tidak prioritas.
Rakor kemudian berlanjut dengan penjelasan teknis dari narasumber yang melibatkan Bappeda, Inspektorat, dan Sekretariat Daerah untuk menganalisis instrumen evaluasi secara lebih mendalam.
(ugl/qo/One)
